Home » KEPEGAWAIAN » Aparatur Negara Tak Boleh Berpolitik

Sebagai aparatur negara dilarang untuk berpolitik karena sangat bertentangan dengan aturan. Secara pribadi, setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan, namun tidak boleh mengandalkan jabatan atau status untuk berpolitik bagi yang berstatus PNS/ASN.

Sekretaris Daerah NTT, Fransiskus salem, SH. Msi menegaskan, jika ada Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) yang kedapatan berpolitik maka akan dikenai sanksi disiplin PNS/ASN. Oleh karena itu, sudah berulang kali pihaknya melarang keras PNS/ASN di lingkup pememrintah provinsi NTT agar tidak boleh berpolitik, apalagi menjadi tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah. “Sebagai aparatur negara tidak boleh berpolitik,” kata Fransiskus Salem kepada wartawan di Kantor Gubernur NTT.

Salem mengemukakan, secara pribadi silahkan siapa saja memiliki hak politik termasuk PNS/ASN untuk menentukan pilihannya. Namun, jika dipandang dari status dan jabatan sebagai PNS/ASN maka dilarang untuk berpolitik.

“Sebagai Sekretaris Daerah saya larang PNS/ASN tidak boleh berpolitik. Secara pribadi tidak dilarang, tetapi jabatan atau status PNS/ASN jangan dibawah-bawah untuk politik,” tegas Salem.

Dia menegaskan, jika kedapatan PNS/ASN yang berpolitik maka akan mendapat sanksi disiplin sebagai pegawai negeri. Apapun alasannya tidak ada toleransi jika kedapatan berpolitik.

Saat dikonfirmasi mengenai keluhan masyarakat bahwa mutasi di lingkup pemerintah NTT berbau politik balas jasa, Salem menjelaskan, apa yang sudah dilakukan sudah memenuhi unsur kajian di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Lebih dari itu, gubernur sebagai pembina kepegawaian di daerah juga berperan dalam hal tersebut.

Lalu bagaimana dengan situasi PNS/ASN di lingkup pemerintah NTT ketika kandasnya FREN jilid II yakni pasangan Drs. Frans Lebu Raya-Ir.Esthon Foenay, Msi, Salem mengatakan ada PNS/ASN yang pasti merasa kurang nyaman. Sebab sejak awal semua PNS/ASN berpikir tetap FREN jilid II, namun belakangan Frans Lebu Raya dan Esthon Foenay pisah maka jelas ada pegawai yang kecewa.

“Memang bukan soal politik, tapi awalnya pegawai berharap mereka berdua tetap sama-sama namun tiba-tiba mereka pisah jadi pasti ada yang tidak nyaman,” ujar Salem.

Dia mengakui, status PNS/ASN dan pribadi setiap orang sangat melekat sehingga memang jabatan melekat dengan pribadi. Atas dasar itu Salem pernah memanggil sejumlah PNS/ASN dan melarang untuk tidak berpolitik. Mengenai keluhan masyarakat tentang mutasi yang berbau politik balas jasa, Salem menyampaikan akan dilakukan evaluasi. [ton]



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.