Home » Berita CPNS » Citra Birokrasi di Flores Timur Masih Jauh dari Harapan

Citra Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Flores Timur (Flotim) dinilai masih buruk di mata masyarakat. Para pemangku kepentingan berharap, ASN menaikkan citranya dengan meningkatkan kinerja organisasi, bukan mencari celah untuk kepentingan sendiri. ASN harus bisa melawan sistem yang tidak sesuai aturan dan mengubahnya.

“Bekerja tidak bisa hanya apa adanya, tapi harus ekstra keras. Dan, pemimpin mulai dari bupati, wakil bupati, pimpinan SKPD dan unit lainnya harus menunjukkan teladan yang baik kepada stafnya agar tercipta lingkungan yang hidup bagi ASN untuk bekerja,” harap pemangku kepentingan yang hadir dalam workshop yang digelar Reform The Reformes (Reform the reformers continuantion) dan kemitraan di salah satu hotel di Larantuka, Kamis.

Acara itu dibuka Bupati Flotim, Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos. Para peserta umumnya mengharapkan model pembaharuan birokrasi yang baik, membutuhkan keteladanan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perbaikan struktur dari hulu dan hilir yang menjadi budaya kerja birokrasi dengan strukturisasi ke arah penyesuaian, kerja sama lintas fungsi, perubahan struktur diikuti pembaharauan tata laksana, SDM, hukum dan tata nilai budaya.

“Reformasi birokrasi bisa dicapai dengan kepemimpinan inspiratif dan teladan yang membangun sistem perubahan, perubahan paradigma seluruh pihak yang melaksanakan program, bukti pelayanan publik yang lebih baik untuk layanan hak masyarakat serta pembiayaan disertai reformasi untuk efisensi anggaran, baik dari pemerintah maupun masyarakat guna terwujudnya kinerja pemerintahan yang lebih baik,”kata seorang suster yang jadi peserta dalam kegiatan itu. Suster juga menyoroti kinerja lembaga legislatif yang lemah dalam melakukan tugas pengawasan.

Bupati Flotim, Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos menyambut baik AIPMNH yang selama ini bersama Pemkab Flotim melakukan pembaharuan birokrasi dari berbagai sisi. “Meskipun reformasi birokrasi ini tidak mudah dicapai, namun perlu mengupayakan kembalinya kepercayaan masyarakat pada pemda dengan melibatkan seluruh stakeholder. Selama ini masih ada kritik yang muncul dan itu wajar untuk perubahan. Karena manusia setengah dewa sekalipun yang memimpin daerah ini, kalau birokrasinya buruk sama saja. Walau ada perubahan namun di mata publik masih kurang. Dan, kita terus berusaha untuk memperbaiki dengan mengubah etos budaya,” kata Herin.

Endah Layukallo selaku fasilitator AIPMNH menilai, birokasi Kabupaten Flotim termasuk bagus untuk ukuran Provinsi NTT. Dan, untuk NTT keempat terbawah di Indonesia. “Problemnya adalah SDM. SDM ini tidak mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Kita usulkan agar di Flotim, dapat menurunkan angka droup out, peningkatan kesehatan dengan menambah dokter spesialis, termasuk dokter reguler yang masih kurang. Meningkatkan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Dan, ini bukan hanya dikerjakan oleh pemerintah di tingkat sektoral,” katanya.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.