Home » Berita CPNS » Ingin pecat PNS, Ahok tunggu UU Aparatur Sipil Negara

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyesalkan praktik pungutan liar di sekolah. Seharusnya kepala sekolah dapat mendeteksi tindakan yang tak sesuai etika tersebut.

Dengan adanya kasus pungutan, maka seharusnya kepala sekolah dipecat. Namun tidak semudah itu untuk melakukan pemecatan. Karena terkendala aturan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas).

“Mereka (kepsek dan guru) berlindung di balik Kementerian Pendidikan Nasional. Yang kayak gitu yang masalahnya. Jadi kita selalu melegalkan orang-orang yang enggak bener,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/1).

Untuk merealisasikan rencananya, Ahok akan menunggu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disahkan. Di mana dalam salah satu isinya mengatakan pegawai negeri sipil (PNS) bisa dipecat. Dengan demikian ia dapat memecat guru atau kepsek yang melakukan tindakan penyelewengan wewenang.

“Kita akan pelajari UU ASN itu. Nah, harusnya kalau sudah diberlakukan ini boleh pecat sebetulnya,” ujarnya.

Namun, ia menambahkan, mengenai hal itu dia menunggu instruksi dari Gubernur Jokowi. “Kan tergantung pak gubernur laporannya, pak gub berbeda, saya juga caranya musti dengerin beliau,” ujar Ahok.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.