Home » Berita CPNS » Ketegasan pemerintah pecat PNS berkinerja buruk diragukan

Pemerintah mengaku terus mematangkan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini masih berada di Kementerian Keuangan. Dalam aturan yang sudah disahkan bersama DPR ini nantinya pemerintah bisa memecat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkinerja buruk.

Pengamat Indef Eni Sri Hartati ragu dengan ketegasan pemerintah memecat aparatur negara. Menurut Eni, ada baiknya PNS yang berkinerja buruk dipindah ke bagian lain.

“Saya yakin PNS tugasnya sangat variatif tidak sederhana. Kemungkinan dipindahkan kemana mana peluangnya banyak,” ucap Eni ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (20/1).

Eni mengaku sangat setuju dengan UU ASN yang baru ini. Eni bahkan berharap aturan ini bisa segera diterapkan karena sudah disahkan bersama DPR beberapa waktu lalu. Dengan aturan ini, pegawai pemerintahan akan sama seperti pegawai korporasi atau perusahaan yang profesional.

“Seperti halnya korporasi. Harus dengan pemetaan dan kriteria yang komprehensif, tidak cocok satu bidang mungkin di bidang lain rolling dan relokasi itu penting,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo menuturkan, saat ini sulit memecat PNS meski mereka berkinerja buruk.

“Sekarang dalam UU 43 itu salah satunya PNS bisa dipecat kalau dipidana 4 tahun. Nanti dalam UU ini diatur secara tegas PNS yang tidak berkinerja bisa diberhentikan. Dengan UU ini diberikan kesempatan tidak performance bisa diberhentikan,” tegas Eko di Gedung BPK, Jakarta, Senin (20/1).

Aturan baru yang rencananya akan diimplementasikan tahun depan ini juga sekaligus menjadi acuan atau tolak ukur kinerja PNS. Selama ini pemerintah belum punya alat dan aturan untuk mengukur kinerja aparatur negara.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.