Home » Berita CPNS » Pemerintah Daerah Tetap Ngotot Rekrut CPNS Tahun 2015 Depan

Kebijakan pemerintah tetap membuka pendaftaran CPNS tahun depan, disambut suka-cita pemerintah daerah. Beberapa daerah ngotot mengusulkan formasi meski anggaran belanja pegawainya di atas 50 persen.Khusus Pemprov Sulsel, PNS saat ini dianggap masih kurang. Apalagi, 2015 sejumlah pejabat memasuki masa pensiun. Secara otomatis, regenerasi akan terjadi. Jabatan di tingkat tertinggi SKPD digantikan pejabat strukturan di tingkat bawah. Dengan begitu, jabatan di bawah yang ditinggalkan akan kosong dan mesti diisi.

Kepala BKD Sulsel, Mustari Soba di ruang kerjanya, Senin, 15 Desember, mengaku, belum bisa merinci kebutuhan pegawai sesuai hasil analisis jabatan. Begitu pun pegawai yang akan pensiun.

“Kalau soal rinciannya saya harus lihat data, sementara staf saya semua ada di BKN sekaitan pelaksanaan tes CPNS,” kata Mustari.

Yang jelas, setiap tahun Sulsel rata-rata butuh pegawai mencapai 400 setiap tahun. Untuk formasinya, hampir sama dengan daerah-daerah lain yakni tenaga kesehatan dan pendidikan.

Khusus 2015, Mustari mengaku jika pemprov masih akan memprioritaskan alumni D4 pekerja sosial. Tahun 2013 lalu, daerah di Sulsel rata-rata kontrak dengan sekolah pekerja sosial di Bandung. Putra-putri daerah yang melalui seleksi sekolah di sana. Para alumni itulah yang menjadi prioritas. Untuk penerimaan 2014 saja, D4 pekerja sosial juga menjadi formasi paling banyak. Dari 161 kuota Sulsel secara jatahnya 45 orang.

“Kita usahakan habiskan alumni pekerja sosial ini. Yang jelas, 45 kuota tahun ini baru setengahnya. Artinya masih ada sekira 45 orang lain. Selain itu, tentu tenaga kesehatan,” ungkap Mustari.

Berbeda dengan Pemkab Maros. Meski ada peluang menerima CPNS baru, pemkab memastikan tidak akan melakukannya. Alasannya, dalam RAPBD 2015 belanja tidak langsung pegawai di atas 50 persen atau sekitar Rp611 miliar lebih. Sedangkan belanja langsung hanya Rp527 miliar lebih dari total APBD 2015 sebesar Rp1,139 triliun.

Bupati Maros, HM Hatta Rahman membenarkan jika pemkab tak akan merekrut CPNS baru tahun depan. “Tahun ini kita sudah melakukan penerimaan CPNS umum dan juga ada K2,” katanya.

Berbeda dengan Pemkab Sidrap. Di daerah ini, peluang menjadi CPNS tahun depan, tetap terbuka lebar. Pemkab memastikan lolos dari syarat penerimaan CPNS menyusul belanja aparaturnya yang masih di bawah 50 persen dari total RAPBD 2015 sebesar Rp1 triliun.

Kepala BPKD Sidrap, Abdul Majid mengestimasi alokasi belanja aparatur hanya menyerap APBD sekira Rp400 miliar dari total PNS sebanyak 6.414 orang. “Kalau dilihat dari porsi belanja aparaturnya, masih di bawah 50 persen dari total APBD Sidrap yang mencapai Rp1 triliun. Artinya apa? Sidrap masih berada pada posisi zero growth, atau tidak dalam pertumbuhan signifikan belanja pegawai,” kata Majid.

Selaras, Kepala BKD Sidrap, Hijas, menegaskan, Sidrap masih membutuhkan tambahan PNS untuk menjangkau seluruh pelayanan dasar masyarakat. Penerimaan CPNS nantinya, kata dia, memperhitungkan kebutuhan mendesak.

“Maksudnya, pemerintah daerah menyesuaikan proyeksi kebutuhan PNS untuk lima tahun ke depan. Dasarnya dengan melihat berapa banyak yang akan pensiun serta memperhatikan hasil analisis beban kerja dan jabatan,” paparnya.

Saat ini, kata mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sidrap itu, total PNS lingkup Pemkab Sidrap sebanyak 6.414 orang, meliputi PNS guru dan non guru. Ketersediaan PNS itu, kata dia, belum seimbang untuk melayani sekira 264.955 jiwa masyarakat,” ujar Hijas.

Belanja Pegawai

Di Wajo, APBD 2015 mencapai Rp1 triliun lebih. Namun, lebih dari 50 persen anggaran tersebut habis untuk belanja pegawai.

Untuk belanja pegawai Pemkab Wajo 2015 mencapai Rp701 miliar lebih, sementara belanja tidak langsung hanya Rp453 miliar lebih. Melihat tingginya angka belanja pegawai, kemungkinan besar 2015 susah menambah PNS.

“Suatu daerah bisa melakukan perekrutan pegawai bila jumlah belanja pegawai di bawah 50 persen,” ujar Kepala Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai BKDD Wajo, Edy Rakhman.

Adanya keraguan bisa merekrut CPNS baru, juga dialami Pemkab Bone. Di daerah ini, pos belanja tidak langsung dalam RAPBD 2015 dominan terserap ke belanja pegawai. “Adakah, saya kira moratorium selama lima tahun?” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bone, Andi Islamuddin, kemarin.

Islamuddin mengaku bersyukur jika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan membuka pendaftaran CPNS 2015. Meski belanja pegawai di daerah ini di atas 50 persen, namun pihaknya tetap akan mengajukan kuota.

Menurutnya, salah satu faktor yang membuat besarnya belanja pegawai disebabkan banyaknya tenaga honorer di daerah ini. Saat ini, jumlah honorer mencapai 8.000-an orang.

“Sepanjang ada penerimaan kita tetap mengusulkan. Saya kira tidak ada yang sulit jika itu untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Gerus APBD

Lain halnya di Kabupaten Bantaeng. Anggota DPRD Bantaeng, Muh Darwis meminta pemkab menyetop penerimaan CPNS tahun depan. Alasannya, anggaran belanja pegawai di Bantaeng untuk 2015 sudah mencapai Rp355 miliar atau 55 persen dari jumlah APBD sebesar Rp680 miliar. “Belanja pegawai membengkak Rp62 miliar dari sebelumnya sebesar Rp292 miliar,” ujar Darwis.

Menurut Darwis, jumlah kebutuhan pegawai di daerah ini hanya maksimal 4.800 orang. Sementara jumlah pegawai sudah mencapai 4.469 orang. Artinya hanya tersisa 331 orang kebutuhan pegawai.

Jika sisa honorer K2 telah diakomodasi sebanyak 600 orang, maka kebutuhan pegawai sudah over. “Jika itu terjadi, maka anggaran pembangunan di daerah ini dipastikan terancam,” ujarnya.

Akibat meningkatnya belanja pegawai, Darwis memastikan anggaran pembangunan dari beberapa SKPD akan dipangkas hingga 10 persen. “Belanja pegawai cukup besar, ditambah lagi belanja kegiatan sebesar Rp20 miliar termasuk biaya perjalanan dinas,” ujarnya.

Namun, keinginan itu ditentang Kepala Bidang Perencanaan, BKD Bantaeng, Rifai Nur. Menurut Rifai, sulit menyetop penerimaan CPNS. Apalagi dengan mempertimbangkan, sisa honorer K2 yang belum terakomodasi harus segera diangkat menjadi CPNS.

“Itu sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengangkatan honorer K2,” ujarnya.

Namun demikian, Rifai mengatakan, khusus jalur umum, pihaknya masih bisa mempertimbangkan penghentiannya. Menurutnya, beberapa instansi di Bantaeng masih kekurangan PNS seperti petugas penjaga air dan petugas kebersihan. “Penerimaannya yang mendesak saja dulu,” ujarnya.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.