Home » Berita CPNS » PT TUN: Status Kepegawaian Pengurus Parpol Bukan Urusan KPU

Komisi Pemilihan Umum disindir karena mengurusi sah tidaknya seorang pegawai negeri sipil sebagai pengurus anggota partai politik, seperti yang terjadi pada seorang PNS yang masuk dalam keanggotaan Partai Bulan Bintang.

Sindiran terhadap KPU sebagai penyelenggara negara disampaikan majelis hakim dalam persidangan sengketa pemilu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,

Majelis menimbang, sekalipun seorang PNS menyalahi aturan kepegawaian karena masuk partai politik, namun KPU tetap tak bisa membatalkan status keanggotaan PNS tersebut, atau bahkan sampai membatalkan partai politik sebagai peserta pemilu.

“Status kepegawaian bukan urusan KPU, tapi urusan instansi yang bersangkutan. Majelis Hakim memerintahkan tergugat (KPU) mengembalikan status kepengurusan yang bersangkutan,” ujar hakim ketua Arif Nurdu’a dalam amar putusannya.

Menurut majelis, hasil verifikasi faktual KPU yang membatalkan kepengurusan PBB Bantul karena ada pengurus berstatus PNS, tidak dapat dibenarkan. PNS yang tercatat sebagai pengurus partai tak melanggar undang-undang partai politik, dan karenanya kepengurusan PBB Bantul adalah sah.

Atas pertimbangannya, majelis menyatakan kepengurusan PBB Kabupaten Bantul adalah sah. Karenanya KPU harus memperbaiki hasil verifikasi faktualnya dan menyatakan PBB telah memenuhi syarat.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.