Home » Berita CPNS » RUU ASN Muat Pasal Pemecatan PNS Napi Korupsi

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN&RB) Eko Prasojo menyatakan bahwa  nanti PNS/ASN yang dinyatakan terbukti korupsi dan menyalahgunakan jabatannya berdasarkan putusan pengadilan harus dipecat. Hal itu tertuang di dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi revisi UU 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

“Salah satu pasal di dalam RUU ASN menyebutkan, PNS/ASN yang divonis bersalah atas kasus korupsi dan keputusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan dengan tidak hormat. Pemberhentian ini tidak melihat berapa banyak vonis putusannya, sedikit atau banyak tetap dipecat,” tegas Eko Prasojo di kantornya, Kamis (8/11).

Sanksi berbeda diberikan kepada PNS/ASN yang terlibat kasus pidana umum dan divonis di bawah empat tahun. Dalam RUU tersebut, PNS/ASN yang divonis bersalah dan dijatuhi hukuman hukuman di bawah empat tahun masih bisa diaktifkan kembali sebagai aparatur sipil negara setelah menjalani hukuman.

“Kecuali kalau hukumannya di atas empat tahun, otomatis yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat,” ucap Eko.

Namun guru besar Universitas Indonesia ini mengaku, ada kelemahan dalam pasal tersebut. Sebab, bisa saja seorang pejabat daerah yang melakukan tindak pidana korupsi tapi diringankan kasusnya menjadi pidana umum. Alhasil yang bersangkutan bisa kembali menjadi PNS/ASN.

“Banyak kasus terutama di daerah yang pejabatnya melakukan korupsi tapi masih bisa aktif sebagai PNS/ASN. Harusnya kan diberhentikan. Ini karena dakwaan yang disangkakan kepadanya adalah pindana umum dan ini kemungkinan karena ada kongkalikong juga,” ujarnya.

Untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi, Eko mengatakan, akan memperjelas tentang kriteria pidana umum dalam RUU ASN. Pidana umum yang dimaksud antara lain perselingkuhan, kasus hutang piutang, dan lain-lain.

“Kenapa PNS/ASN yang didera kasus pidana umum dan dihukum di bawah empat tahun masih bisa kembali bekerja, karena pertimbangan kemanusiaan. Contohnya, seorang PNS/ASN menabrak seseorang tanpa disengaja dan korbannya meninggal. Apakah PNS/ASN-nya kita pecat, kan kasihan. Apalagi dia tidak sengaja melakukannya. Tapi bila vonisnya empat tahun otomatis PNS/ASN-nya harus diberhentikan,” bebernya

Lantas berhakkah seorang PNS/ASN yang dipecat mendapatkan uang pensiun? “Tetap berhak, namun yang diterima hanya uang pensiun yang diiur selama dia bekerja saja. Tambahan iuran dari pemerintah tidak diberikan kepada PNS/ASN yang dipecat,” tandas Eko.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



There Are 2 Responses So Far. »

  1. I simply want to tell you that I’m beginner to blogging and site-building and really enjoyed your web site. Most likely I’m going to bookmark your blog . You amazingly have superb articles and reviews. Cheers for revealing your blog.

  2. Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really looking forward to read more. Keep writing. accutane