Home » Berita CPNS » Usut Ipal CPNS, Turunkan Inspektorat

Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai SE menegaskan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membawa kasus ijazah palsu Iw dan HW ke ranah hukum. Lantaran kedua pegawai negeri sipil (CPNS) yang diberhentikan itu, telah merugikan negara.
“Kami berencana memidanakan PNS jalur honorer kategori I (K1) yang menggunakan ijazah palsu (ipal) ini. Sebab, perbuatan mereka sudah banyak merugikan negara,” ungkap Aswari kepada Sumatera Ekspres, kemarin.
Lantaran itu, Aswari minta Inspektorat Kabupaten Lahat mempelajari terlebih dahulu. “Saya akan perintahkan inspektorat untuk mempelajari dulu. Selanjutnya bisa langsung dipidana. Kita juga tidak bisa serta merta karena mereka  sudah menjadi honorer sebelum kepemimpinan kami,” tegasnya.         
Sekadar mengingatkan, Pemkab Lahat kecolongan saat melakukan seleksi berkas honorer kategori I (K1) untuk diverifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemen-PANRB, tahun 2013 lalu. Dua honorer berinisial Iw dan HW yang telah dilantik menjadi PNS di lingkungan Pemkab Lahat, April 2013, diduga menggunakan ijazah palsu. Padahal, ijazah itu, menjadi syarat lolos verifikasi BKN dan Kemen-PANRB.
Kedua PNS itu, memang tengah diproses pemberhentiannya. Meskidemikian, mereka sempat menikmati gaji sebagai PNS terhitung sejak keduanya bertugas di Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan, Pertamanan dan Keindahan Kota (Dispengsarpikot) Kabupaten Lahat. Ijazah yang dipalsukan adalah ijazah sekolah dasar (SD).
Lantas SD mana? Penelusuran Sumatera Ekspres, khusus Iw dia diduga memalsukan ijazah alumni dari SDN 05 Merapi Barat. Menurut kepala sekolahnya, Yuliana SPd, ijazah Iw dipastikan palsu.
Bahkan, pihaknya sudah mengeluarkan surat pernyataan No 820/70/SDN 05/Pendik/2013. Intinya menerangkan bahwa STTB atas nama Iw, No Induk 380, lahir 18 Desember 1976, STTB 08214, alamat Tanjung Tawang merupakan milik Ilmiana. Itu mengacu pada data pada Buku Induk SDN 05 Merapi Barat.
Dalam buku induk itu, Ilmiana juga punya nomor induk kelahiran 1976, dan beralamat Tanjung Tawang. “Surat ini sudah kita sampaikan ke BKD dan lainnya,” kata Yuliana lagi.
Ia menegaskan pihak sekolah tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Iw. “Kalau mau menuntut yang bersangkutan belum terpikir ke arah sana. Yang jelas, kami siap bertanggung jawab dan menegaskan ijazah atas nama Iw tidak ada. Itu tadi, panduan kami buku induk sekolah, nah di buku induk tidak ada nama yang bersangkutan,” tegasnya.          
Sementara Kapolres Lahat AKBP Budi Suryanto SIK melalui Kasatreskrim AKP Hidayat Amin mengakui pihaknya sudah mengetahui kasus dugaan ijazah palsu tersebut. Hanya saja, untuk menindaklanjutinya masih menunggu delik pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. “Kita tunggu pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.”
Terpisah, Kepala BKD Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kabupaten Lahat, Nasrun Aswari SE MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Penyusunan Formasi, Pengadaan dan Pemberhentian, Muhammad Sunardi SE MSi kembali menegaskan kalau pihaknya sebatas menerima data dan tidak terlibat dalam proses verifikasi dan validasi data penerimaan. “Saat ini keduanya sudah dilantik menjadi CPNS pada Juni 2013 lalu. Mereka masuk dalam rombongan tenaga honorer K-1. Namun, dalam melakukan verifikasi serta validasi kelengkapan administrasinya kami (BKD dan Diklat) sama sekali tidak dilibatkan,” kata  Sunardi lagi.
BKD dan Diklat sebatas menerima laporan jumlah tenaga honorer yang memenuhi kategori (MK) maupun tidak memenuhi kategori (TMK). Hanya saja,  untuk nama-namanya memang tidak dicantumkan. “Data ini disampaikan tim verifikasi dan validasi beranggotakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).”
Lanjutnya, tim diketuai Dr Theodarus MSi. Beranggotakan Indro Widodo, Tatang Riyanto SPd, Firman Utama, dan Derlina Purba. Mereka  inilah yang melakukan verifikasi dan validasi data honorer K1 pada 25 Oktober-1 November 2010. Selanjutnya apa saja yang diverifikasi dan validasi, berdasarkan Surat Edaran No. F1.26-30/V.296-2/99, tertanggal 11 Oktober 2010, perihal verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori satu. Di antaranya asli surat keputusan pengangkatan pertama kali sebagai tenaga honorer dan yang ditetapkan mulai anggaran 2004/2005 hingga   2010.
Ada lagi, asli dokumen pembayaran honorarium tenaga honorer. Sumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), DIPA, POK, SPM dan SPJ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DASK, SPM dan SPJ. Kemudian fotokopi ijazah sebagai dasar pengangkatan tenaga honorer yang dilegalisir oleh pihak berwenang serta asli daftar/buku absensi tenaga honorer.
Dikatakan, nama daftar/buku absensi tahun angaran 2004/2005 sampai dengan tahun anggaran 2010. “Syarat-syarat tersebut  merupakan acuan yang menjadi verifikasi dan validasi yang dilaksanakan BKN dan BPKP. Kita tidak dilibatkan soal verifikasi data tersebut,” tegasnya sembari menyebut gaji kedua oknum PNS ipal tersebut terhitung 1 Februari 2014 disetop.
Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan, Pertamanan dan Keindahan Kota (Dispengsarpikot) Kabupaten Lahat, Ir Irpan Ilyas menambahkan, pihaknya  sebatas menerima penempatan Iw dan HW. Penempatan berdasarkan SK tertanggal 16 Mei 2013,No 813/204/KEP/BKD.D 2013, tentang pengangkatan HW dengan pangkat juru muda (1a). Lalu, SK tertanggal 1 April 2013, No 813/124/KEP/BKD.D 2013, tentang pengangkatan Iw dengan golongan dan kepangkatan yang sama.
Lantas keduanya kembali menerima Surat Keputusan Bupati Lahat tertanggal  17 Januari 2014  No,08/KEP/BKD.D/2014 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS  atas nama HW NIP 19660615.201212.1003. Lalu, surat No, 07/KEP/BKD.D/2014 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS  atas nama Iw NIP 196620215.2012121.001.
Masa kerja keduanya terhitung 10 tahun 3 bulan, namun pengangkatannya terhitung sejak SK keduanya diterbitkan.  Selama menjadi CPNS mereka menerima gaji termasuk tunjangan dan lainnya sebesar Rp1.349.100 untuk Iw. Sedangkan HW   per bulan Rp1.714.100. “Gaji ini diterima terhitung SK pengangkatan,” pungkasnya.  (Irw/ce1/ndy)



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.