Home » KEPEGAWAIAN » Perekrutan CPNS/CASN dan Modal Politik

TAHUN depan pemerintah berencana mencabut moratorium perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS/CASN) dan akan langsung merekrut 250 ribu CPNS/CASN. Menteri pendayagunaan aparatur negara menilai, moratorium cukup diterapkan dua tahun dan selanjutnya pemerintah akan kembali merekrut CPNS/CASN setiap tahun.

Tidak ada yang salah dengan perekrutan CPNS/CASN sepanjang hal tersebut dilakukan untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang lebih baik. Perekrutan CPNS/CASN juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan efeknya terhadap keuangan negara. Sebab, dengan sistem pensiun yang berlaku saat ini, PNS/ASN masih akan tetap membebani keuangan meski telah pensiun. Namun, perekrutan CPNS/CASN yang dilakukan tahun depan layak dikritisi. Itu disebabkan alasan kurangnya jumlah PNS/ASN tidak didasarkan kepada analisis beban kerja masing-masing kementerian dan lebih-lebih dari pemerintah daerah.

Belum lama ini wakil menteri pendayaan aparatur negara (Men PAN) dalam sebuah diskusi mengatakan, banyak instansi pusat dan daerah yang memanfaatkan jeda moratorium perekrutan CPNS/CASN tahun ini tanpa me­lampirkan analisis beban kerja di instansinya. Mayoritas CPNS/CASN yang diusulkan juga didominasi tenaga ad­ministrasi, formasi yang kurang memberikan efek langsung terhadap pelayanan publik.

Kita tentu memahami bila Kementerian Keuangan mengusulkan perekrutan CPNS/CASN untuk tenaga perpajakan dan bea cukai yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara. Kita juga paham bila Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan perekrutan sipir penjara, Kementerian Kesehatan merekrut dokter dan perawat untuk daerah perbatasan. Demikian pula, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merekrut tenaga guru untuk menggantikan puluhan ribu guru inpres angkatan 1980-an yang memasuki usia pensiun secara serentak pada tahun ini dan tahun depan.

Namun, temuan Kemen PAN membuktikan bahwa perekrutan CPNS/CASN umumnya diusulkan kepala daerah yang baru saja memenangi pilkada. Dalam perekrutan tersebut, banyak kepala daerah yang mengusulkan tenaga honorer yang sejatinya adalah tim suksesnya selama pilkada. Perekrutan CPNS/CASN dijadikan oleh kepala daerah untuk politik balas budi. Melihat tren tersebut terjadi di daerah, kita patut khawatir perekrutan CPNS/CASN tahun depan akan digunakan sebagai modal politik partai yang berkuasa untuk kembali menuai dukungan di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Sebab, para CPNS/CASN yang akan direkrut tahun depan bakal menerima SK PNS/ASN pada awal 2014. Itu bearti akan ada jutaan orang yang merasa berutang budi kepada pemerintahan dan partai yang berkuasa saat ini. Bila satu orang CPNS/CASN membawa kebahagiaan bagi minimal enam orang, itu berarti akan ada tambahan 1,5 juta suara yang bisa digaet partai politik dan calon presiden yang mengklaim perekrutan CPNS/CASN adalah jasanya.

Kita berharap, pemerintah tidak serampangan merekrut CPNS/CASN bila tidak berdampak langsung kepada penerimaan negara dan perbaikan pelayanan publik. Analisis beban kerja dan analisis jabatan yang akuntabel harus menjadi dasar dalam setiap perekrutan CPNS/CASN.



Posting Pusat Pengumuman CPNS Indonesia (PPCI) lainnya:



Comments are closed.